Kamis, 04 April 2013

contoh makalah tentang Prinsip-prinsip Kepemimpinan Pendidikan Yang Berdasarkan Demokrasi Pancasila



BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Bahwa setiap orang tidak terlepas kerjasama dengan orang lain. Dalam suasana kerjasama dengan orang lain diperlukan saling pengertian, saling menghargai dan saling tenggang rasa. Hal ini akan menumbuhkan sikap dasar untuk menciptakan keselarasan keserasian dan keseimbangan dalam hubungan kemanusiaan antara yang dipimpin dan memimpin. Pengendalian diri ini pada hakekatnya, bersumber dari pengenalan diri sendiri. Pengendalian diri tidak hanya pada aspek biologis/jasmaniah, tapi aspek-aspek yang bersumber dari aspek-aspek kejiwaan.

B.     Rumusan Masalah
1. Prinsip kreativitas                                         
2. Prinsip partisipasi
3. Prinsip Koperasi
4. Prinsip Hubungan Kemanusiaan secara Kekuargaan
5. Prinsif pendelegasian dan perencaran kekuasaan dan tanggung jawab
6. Prinsip kekenyalan (fleksibility) organisasi tata kerja.
7. Prinsip pengendalian diri

C.     Tujuan Penulisan
Untuk mengetahui apa itu Prinsip-prinsip Kepemimpinan Pendidikan Yang Berdasarkan Demokrasi Pancasila dan penerapan kepemimpinan pendidikan
yang berdasarkan pancasila sehingga dapat membantu dan mengenal prinsip-prinsip dalam kepemimpinan pendidikan tersebut.





BAB II
PEMBAHASAN

A.    Prinsip-prinsip Kepemimpinan Pendidikan Yang Berdasarkan Demokrasi Pancasila
Bertolak dari definisi Demokrasi Pancasila, maka demokrasi ini berdasarkan paham kekeluargaan dan kegotong royongan yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyak, yang mengandung unsur-unsur kesadaran religius menolak atheism; kebenaran kecintaan dan berlandaskan budi pekerti luhur; yang berkepribadian Indonesia; kesinambungan dalam arti menuju keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara manusia dengan Tuhannya, lahir batin.
Berdasarkan pada depinisi diatas, maka aspek-aspek yang ada dalam demokrasi pancasila adalah sebagai berikut :
1.      Formil, yang menunjukkan bagaimana caranya partisipasi rakyat diatur dalam peenyelenggaraan pemerintahan.
2.      Materiil, yang menegaskan pengakuan atas harkat dan martabat manusia sebagai mahluk ciptaan tuhan, yang menghendaki pemerintahan untuk membahagiakannya dan memanusiakan warga Negara dalam masyarakat Negara dan masyarakat bangsa-bangsa.
3.      Kaidah, yang mengikat Negara dan warga Negara dalam bertindak, dan menyelenggarakan hak dan kewajiban serta wewenangnya.
4.      Tujuan, yang menunjukan keinginan atau tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam Negara hokum, Negara kesejahteraan dan Negara kebudayaan.
5.      Organisasi, yang menggambarkan perwujudan demokrasi pancasila dalam organisasi pemerintahan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
6.      Semangat, yang menekankan bahwa demokrasi pancasila memerlukan warga Negara yang berkepribadiann, berbudi pekekerti luhur dan tekun dalam pengabdian. (33.61)
Dari keenam aspek diatas akan dicoba untuk di terapkan pada prinsip-prinsip kepemimpinan pendidikan yang berdasarkan pancasila.
Tentunya penerapan ini akan terbatas pada penterjemahan dalam ruang lingkup pendidikan.

1.      Prinsip pengendalian diri
Bahwa setiap orang tidak terlepas kerjasama dengan orang lain. Dalam suasana kerjasama dengan orang lain diperlukan saling pengertian, saling menghargai dan saling tenggang rasa. Hal ini akan menumbuhkan sikap dasar untuk menciptakan keselarasan keserasian dan keseimbangan dalam hubungan kemanusiaan antara yang dipimpin dan memimpin. Pengendalian diri ini pada hakekatnya, bersumber dari pengenalan diri sendiri. Pengendalian diri tidak hanya pada aspek biologis/jasmaniah, tapi aspek-aspek yang bersumber dari aspek-aspek kejiwaan. Untuk memahami langkah-langkah penggenalisaan diri dalam rangka pengenalan diri sendiri, maka perlu pedoman dengan pertanyaan sebagai berikut:
a.       Apa yang terjadi (fenomena hasil kelakuan saya)
b.      Mengapa hal kelakuan saya demikian (menganalisis kelemahan dan kekuatan /hal-hal yang positif yang ada pada diri saya.
c.       Bagaimana saya harus memperbaiki hal-hal yang negatif terhadap orang lang lain dan bagaimana saya harus memupuk hal-hal / sifat-sifat  yang baik.
d.      Bilamana dan dimana harus saya memperbaiki sifat-sifat negatif dan menumbuhkan sifat-sifat yang positif.
Kalau kita secara kontinyu melatih diri dengan langkah-langkah di atas, maka kita akan dapat mengendalikan diri dengan kata dan perbuatan dan berusaha melestarikannya dalam menunaikan tugas kewajiban di dalam masyarakat.

2.      Prinsip partisipasi
Dalam suatu kepemimpinan pendidikan yang demokratis masalah partisipasi setiap anggota staf pada setiap usaha lembaga tersebut dipandang sebagai kepentingan yang mutlak harus dibangkitkan. Pemimpin dengan berbagai usaha mencoba membangkitkan dan memupuk subur kesadaran setiap anggota stafnya agar mereka merasa dan rela ikut bertanggung jawab dan selanjutnya secara aktif ikut serta memikirkan dan memecahkan masalah-masalah yang menyangkut perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran. Berhasilnya pemimpin menimbulkan minat kemauan dan kesadaran bertanggung jawab dari pada setiap anggota staf dan bahkan individu di luar staf yang ada hubungan langsung atau tidak langsung dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada lembaga kerjanya, dan yang selanjutnya menunjukan partisipasi mereka secara aktif, berarti satu fungsi kepemimpinan telah dapat dilaksanakan dengan baik.

3.      Prinsip Koperasi
Adanya partisifasi anggota-anggota staf belum berarti bahwa kerjasama diantara mereka telah terjalin dengan baik. Partisifasi yang sempit bisa terjadi dalam bentuk spesialisasi tugas-tugas wewenang dan tanggung jawab secara ketat diantara anggota-anggota, dimana setiap anggota seolah-olah berdiri sendiri dan perpegang teguh tugas-tugasnya, tanggung jawab dan wewenang masing-masing belaka.
Kerja sama untuk kepentingan bersama itu hendaknya berlangsung `seluas-luasnya meliputi setiap orang yang ada sankut-pautnya dengan usaha pendidikan dan pengajaran dari pada lembaga tersebut.
Jonn S. Brubacher dalam bukunya memberikan satu ukuran untuk menilai kehidupan demokrasi dalam suatu lembaga pendidikan :
Jadi kerja sama tidak hanya berlangsung antara orang-orang yang berada dalam lembaga atau sekoah tersebut, tetapi kerjasama itu diperluas denga mereka yang berada diuar lembaga, tetapi yang iut berkepentingan untuk menjadikan program
 Pendidikan itu berhasil dengan baik sebagai satu keseuruhan.

4.      Prinsip Hubungan Kemanusiaan secara Kekuargaan
Suasana kerjasama demokrasi sehat tidak akan ada, tanpa ada rasa persahabatan dan kekeluargaan yang akrab, sikap saling hormat menghormati secara wajar diantara seuruh waerga lembaga – lembaga kerja tersebut. Hubungan manusia merupakan pelicin jalan kearah pemecahan setipa masah yang timbul dan sulit dihadapi. Pemimin harus menjadi sponsor utama bagi terbinanya hubungan – hubungan sosia dan situasi pergaulan seperti tersebut diatas di dalam embaga kerja yang pemimpinnya itu. Pemimpin tidak belaku sebagai majikan atau mandor terhadap pegawai dan  buruhnya. Tetapi ia sejauh mungkin menempatkan diri sebagai sahabat terdekat daripada semua anggota stap dan penyumbang – penyumbang di luar stap dengan tidak pula meninggalkan sama sekali unsur – unsur forma jabatan.


5.      Prinsif pendelegasian dan perencaran kekuasaan dan tanggung jawab
Pemimpin pendidikan harus menyadari bahwa kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab yang ada padanya sebagian harus didelegasikan dan dipencarkan kepada anggota-anggota staf kerja yang mampu untuk menerima dan melaksanakan pendelegasian dan pemencaran kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab agar supaya proses kerja lembaga secara keseluruhan berjalan lancer, efektif dan efisien, dalam kepemimpinan pendidikan, pemimpin harus percara bahwa setiap orang dengan siapa ia bekerja, memiliki kemamppuan dan potensi maksimal yang dapat bermanfaat bagi lembaga kerja itu asalkan situasi dan kesempatan untuk berbuat kreatif dijamin oleh pemimpin. Keyakinan seperti iniah yang melandasi kesediaan pemimpin untuk melaksanakan pendelegasiaan dan pemencaran wewenang, kekuasaan dan tanggung jawab tertentu kepada staf kerjanya.
Stephen J. Knecevich dalam bukunya menulis tentang hal-hal itu sebagai berikut :
Bahwa dalam kepemimpinan pendidikan yang demokratis  guru-guru ditempatkan dalam pandangan dan posisi yang layak oleh pimpinannya.
Melalui “delegation and sharing of authority and responsibility” yang tepat, serasi dan merata “morale” kerja akan ikut terbina secara sehat; semangat kerja dan perasaan tanggung jawab akan terbangkit dan bertumbuh dengan subur. Melalui cara ini perkembangan pribadi dan jawabatan staf akan terangsang untuk bertumbuh secara kontinyu, dengan cara ini pemimpin akan mendapat kesempatan dan mengetahui, menemukan dan selanjutnya membina kader-kader pimpinan yang potensial dikalangan anggota stafnya. Pembinaan kepemimpinan melalui latihan dalam bentuk delegasi dan pemencaran kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab merupakan cara yang paling praktis disamping usaha-usaha pembinaan lainnya bagi kepentingan kepemimpinan pendidikan yang lebih bermutu di masa depan.





6.      Prinsip kekenyalan (fleksibility) organisasi tata kerja.
Organisasi kerja disusun dengan maksud mengatur kegiatan dan hubungan-hubungan kerja yang harmonis, efektif dan efisien. Tetapi hendaknya struktur organisasi dan hubungan serta tata kerja jangan sampai menjadi sesuatu yang sangat kaku sehingga membawa akibat negatif  seperti birokrasi yang bertele-tele antara lain bisa menghambat kegiatan penetapan dan pelaksanaan program.
Pada tertentu dimana situasi-situasi harus muncul, kadang-kadang diperlukan keberanian untuk melakukan penyimpangan daripada ketentuan-ketentuan hubungan kerja formal dan hirarki organisasi yang telah ditetapkan, selama penyimpangan itu bisa membantu kelancaran kegiatan kerja dan mempermudah kelancaran  pencapaian tujuan bersama dari pada organisasi kerja atau lembaga persekolahan tersebut.
Kekenyalan organisasi menjamin organisasi dan tata kerja serta hubungan-hubungan kerja yan selalu sesuai dengan kenyataan dan problema baru yang selalu muncul dan berubah terus menerus, perubahan-perubahan mana yang tidak terlepas dari hubungan kemanusiaan dalam anggota staf. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Hari R. Douglas menyatakan bahwa :
Dalam kebutuhan yang lebbih luas, hal kekenyalan itu tidak hanya terbatas pada struktur organisasi, hubungan-hubungan dan tata kerja, asalkan dalam batas-batas sepanjang hal itu tidak merugikan kelompok, dan sebaliknya bahkan membawa manfaat yang baik bagi individu dan untuk kelompok secara keseluruhan.

7.      Prinsip kreativitas
Pertumbuhan dan perkembangan sesuatu lembaga pendidikan pengajaran disamping faktor material dan fasilitas lainnya, terutama tentang pertumbuhan dan perkembangan program dan aktivitas kerja, sebagian terbesar berakar pada besar kecilnya kreativitas kerja dari pada setiap personil pimpinan dan pelaksanaan di dalam lembaga kerja itu. Keadaan selalu berubah masyarakat selalu bergerak maju, ilmu pengetahuan dan tekhnologi terus berkembang pesat dan mempengaruhi perubahan-perubahan manusia  tentang pandangannya mengenai nilai-nilai dan norma-norma serta standar hidup didalam masyarakat. Untuk dapat menyesuaikan diri didalam perubahan-perubahan dan kemajuan masyarakat itu, lembaga kerja yang kreatif dan dinamis dimana setiap staf anggota muncul dengan ide-ide, pikiran-pikiran dan konsepsi-konsepsi baru tentang prosedur, tata kerja dan metode-metode mendidik dan mengajar yang lebih kreatif.

B.     Penerapan kepemimpinan pendidikan Yang berdasarkan pancasila
Di dalam prosedur kegiatan pimpinan pendidikan,  pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut diatas saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain, sehigga menghasilkan satu kesatuan tindakan yang harmonis dan serasi.
Selanjutnya sebagian telah dikemukakan didalam uraian-uraian terdahulu, salah satu cirri khas yang paling menonjol dari pada kepemimpinan pendidikan yang berdasarkan demokrasi pancasila, ialah penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam bentuk kegiatan  “policy and decision making” yang mengikut sertakan sebanyak mungkin orang-orang yang akan dipengaruhi, atau turut terlibat di dalam melaksanakan “policy” dan keputusan-keputusan yang diambil itu.
Kenzevich menegaskan pentingnya kedudukan “policy making and decision making” oleh anggota-anggota kelompok (staf) dalam kepemimpinan yang demokratis, seperti yang dituliskannya didalm bukunya “Administration of Public Education”. Sebagai berikut :
Jadi misalnya dalam satu sekolah, dimana kepala sekolah bersama-sama guru dan staf sekolah lainnya, wakil-wakil murid disertai pula wakil-wakil orang tua mereka dan wakil-wakil masyarakat lainnya berpikir dan bekrja sama didalam penetapan program umum sekolah, kalau menghendaki pelaksanaan program tersebut didukung dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh mereka yang terlibat dalam penetapan program itu, sesuai dengan pungsi dan kemampuan masing-masing.
Pada pihak lain hendaknya dibedakan secara tegas antara penetapan “policy” dan pelaksanaan “policy” (execution of policy) didalam pelaksanaannya memang juga diharapkan mereka sejauh mungkin ikut aktif menjadi pelaksana sesuai dengan jenis-jenis kegiatan konkrit sebagai penjabaran dari pada policy umum itu. Akan tetapi dalam masalah pimpinan pelaksana dan penanggung jawab formil umum hendaknya sesedikit mungkin orang yang berperanan, supaya timbul kekacauan dan kesimpang siuran, dalam memimpin pelaksanaan “ policy” atau program umum itu,  maka status dan formal leader harus diberikan kesempatan penuh atas dasar prinsip-prinsip demokrasi ‘pancasila pula, untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan “policy” atau program umum lembaga pendidikan tersebut.

Dengan demikian pada setiap sekolah, kepala sekolah hendaknya melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan yang berdasarakan demmokrasi pancasila itu pada setiap kegiatan sekolah dengan mengikut sertakan semua pihak yang berkepentingan atau mempunyai hubungan langsung dengannya. prinsip-prinsip itu hendaknya diterapkan secara sadar dan penuh kesungguhan dari sejak pelaksanaan program umum sekolah, pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil dan pelaksanaan program itu sendiri.
Kerjasama hendaknya dijalin seerat-eratnya diantara semua pihak yang telah disebutkan di atas dalam hubungan yang harmonis, tenggang rasa, penuh persahabatan, persaudaraan dan hormat-menghormati secara wajar diantara sesamanya. Inisatif dan daya kreatif setiap personil sekolah hendaknya distimulir dan dibangkitkan sebaik-baiknya, sekolah harus bertumbuh menjadi satu lembaga kerjasama yang demokratis penuh dinamika.
Adanya sesuatu yang ideal benar bahwa suasana kepemimpinan yang demokratis berdasarkan pancasila semacam itu dapat segera terbina pada seluruh lembaga-lembaga pimpinan dan pelaksana pendidikan dan pengajaran kita dalam jangka waktu relative singkat. Akan tetapi sikap optimism paedagogis dan penyadaran akan pentingnya masalah ini, serta dengan penuh kesungguhan, ketekunan dan penuh keberanian susila didalam berbuat untuk menciptakan situasi kepemimpinan semacam itu, maka harap-harapan semacam itu pasti tercapai dan tidak hanya merupakan impian dan pantasi belaka.       










BAB III
PENUTUP

A.    Kesimpulan
Demokrasi ini berdasarkan  kekeluargaan dan kegotong royongan yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyak, yang mengandung unsur-unsur kesadaran religius menolak atheism; kebenaran kecintaan dan berlandaskan budi pekerti luhur; yang berkepribadian Indonesia; kesinambungan dalam arti menuju keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara manusia dengan Tuhannya, lahir batin.
Berdasarkan pada depinisi diatas, maka aspek-aspek yang ada dalam demokrasi pancasila adalah sebagai berikut :
a.       Formil
b.      Materiil
c.       Kaidah
d.      Tujuan
e.       Organisasi
f.       Semangat
Dari keenam aspek diatas akan dicoba untuk di terapkan pada prinsip-prinsip kepemimpinan pendidikan yang berdasarkan pancasila. Dalam suasana kerjasama dengan orang lain diperlukan saling pengertian, saling menghargai dan saling tenggang rasa. Hal ini akan menumbuhkan sikap dasar untuk menciptakan keselarasan keserasian dan keseimbangan dalam hubungan kemanusiaan antara yang dipimpin dan memimpin. Di dalam prosedur kegiatan pimpinan pendidikan,  pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut diatas saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain, sehigga menghasilkan satu kesatuan tindakan yang harmonis dan serasi.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

 
$(document).ready(function() { $('img').each(function(){ var $img = $(this); var filename = $img.attr('src') $img.attr('title', filename.substring((filename.lastIndexOf('/'))+1, filename.lastIndexOf('.'))); $img.attr('alt', filename.substring((filename.lastIndexOf('/'))+1, filename.lastIndexOf('.'))); }); }); Read more: http://rudicyber4rtcrew.blogspot.com/2013/04/alt-text-otomatis-untuk-gambar-di.html#ixzz2UjoPWOiF